Deskripsi Lengkap :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership)

Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak = Policy implementation of Integrated Administrative Services by Sub District in Siak Regency / Desman Armando Gurning

Nomor Panggil T32573
Pengarang
Pengarang/kontributor lain
Subjek
Penerbitan [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013
Program Studi
 Info Lainnya
Pengarang
Sumber Pengatalogan LibUI ind rda
Tipe Konten text (rdacontent)
Tipe Media unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
Tipe Carrier volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
Deskripsi Fisik xviii, 138 pages ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi pages 132-138
Naskah Ringkas lib.ui.ac.id/unggah/?q=system/files/Desman Armando Gurning-TESIS-FISIP-Naskah Ringkas-2013.pdf
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • File Digital: 1
  • Ulasan
  • Sampul
  • Abstrak
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
T32573 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20336102
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik
yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari
Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya
penelitian ini adalah untuk mendeskribsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan
PATEN di Kabupaten Siak, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
implementasi PATEN di Kabupaten Siak, dan mengetahui pergeseran peran Camat
dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak. Dengan menggunakan metode
kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu koordinasi antar
instansi terkait belum maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan belum
memadai, serta munculnya pihak ketiga dalam penyelenggaraan PATEN
(calo/makelar pelayanan) yang berasal dari kalangan masyarakat. Dari sudut pandang
content dan context of policy, faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi
PATEN di Kabupaten Siak adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi,
kedudukan pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya
tanggap. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan
penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama
daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan
yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana,
sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.



ABSTRACT
This research discusses about the decentralization of public service delivery by local
government through the delegation of authority from the regent to the head of sub
district, which is based on Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (The Guidelines for Integrated
Administrative Services by Sub District). The purpose of this research was to
describe the implementation stages of PATEN in Siak Regency, determine the factors
that influence the implementation of PATEN in Siak Regency, and determine the
changes of the head of sub district?s role in the implementation of PATEN in Siak
Regency. By using the qualitative methods, this research resulted several important
findings such as the coordination between relevant agencies have not maximized, the
quality and quantity of sub district officials have not adequately, and also the rises of
the third party in service delivery of PATEN (service broker) who come from the
community itself. Based on the content and context of policy, the most influential
factors in the implementation of PATEN in Siak Regency consist of the parties whose
interests are affected, the position of the policy makers, the availability of resources,
and also the compliance and responsiveness. Based on the result of research analysis,
sub district plays an important role as a service center that closest to the community,
especially in the large areas and hard to reach. Therefore, beside the broad authority
according to its portion, sub district also needs to be supported by the funding,
facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of sub
district officials.